The Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), menetapkan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas persetujuan penggunaan akan tanah, budaya, dan sumber daya mereka berdasarkan informasi yang diberikan sejak awal dan tanpa paksaan. Hak ini ditegaskan dalam konteks penentuan nasib sendiri dan pengakuan bahwa masyarakat adat telah mengalami sejarah ketidakadilan. Teks pembukaan UNDRIP berikut menjelaskan konteks untuk hak-hak ini:
“Prihatin bahwa masyarakat adat telah mengalami sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain, penjajahan dan perampasan tanah, wilayah dan sumber daya mereka, sehingga menghalangi mereka untuk melaksanakan, khususnya, hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka sendiri…
“Mengakui kebutuhan mendesak untuk menghormati dan mempromosikan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat yang berasal dari struktur politik, ekonomi, dan sosial mereka, dan dari budaya, tradisi spiritual, sejarah dan filosofi mereka, terutama hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka…
“Yakin bahwa kontrol masyarakat adat atas pembangunan yang memengaruhi mereka dan atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga, budaya, dan tradisi mereka, dan untuk mendorong perkembangan mereka sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka ...”
Selain kewajiban moral untuk menghormati hak asasi manusia, terlibat dalam dan menghormati hasil dari proses PADIATAPA juga merupakan cara untuk meminimalkan dan mengubah konflik dan kekerasan yang secara historis diberlakukan oleh pemerintah dan industri pada masyarakat adat.
PADIATAPA adalah dasar kesepakatan demokratis yang adil antara masyarakat dan perusahaan.
Vincent Ekka, suku Kurux (Oraon) di India; Kepala Departemen Studi Kesukuan, Institut Sosial India, New Delhi, India
Mengabaikan keinginan masyarakat juga merupakan tindakan bisnis yang buruk. Penelitian oleh Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Harvard Kennedy School dan Pusat Tanggung Jawab Sosial di Pertambangan di Institut Mineral Berkelanjutan University of Queensland di Australia menemukan bahwa penundaan karena protes dapat memakan biaya: sekitar 10.000 USD per hari dalam eksplorasi awal, sekitar 50.000 USD per hari dalam eksplorasi lanjutan, dan hingga 20.000.000 USD per minggu yang ditutup selama tahap operasi. Selain biaya finansial dari operasi yang terganggu, ada biaya reputasi yang dapat menyebar ke area lain sehingga menghambat kemitraan dan perkembangan lainnya. Investor semakin sadar akan risiko material yang terkait dengan kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia atau mengelola konflik di lokasi.