Dengan menetapkan peran dan tanggung jawab perusahaan dan masyarakat, kesepakatan menjadi bagian sentral dari penerapan PADIATAPA. Kesepakatan dapat menetapkan dasar yang disepakati bersama untuk harapan yang realistis, dan proses untuk komunikasi dan modifikasi proyek.
Karena proyek besar dapat berubah seiring berjalannya waktu, dan cakupannya yang kompleks, lebih dari satu kesepakatan mungkin dibuat sepanjang masa hidup proyek. Misalnya, di tahap pra- kelayakan suatu proyek, dampak dan keuntungan tidak akan diketahui, sehingga lebih baik untuk menggunakan akses lahan dan protokol komunikasi jangka pendek. Rencana terperinci untuk proses penutupan mungkin tidak dapat dibuat hingga proyek sudah matang. Ketika sebuah proyek mempengaruhi beberapa kelompok masyarakat, lebih dari satu kesepakatan mungkin diperlukan. Dan para pihak mungkin lebih suka memiliki "perjanjian berlapis" sehingga beberapa elemen (misalnya, proses komunikasi) dapat disesuaikan dengan mudah tanpa menegosiasikan ulang bagian lain dari kesepakatan tersebut. Setiap proyek dan masyarakat itu unik; pada saat yang sama, kesepakatan yang baik harus mencakup pertimbangan berikut:
Kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat harus menetapkan rencana implementasi dan pengelolaan, jadwal, mekanisme kontinjensi/akuntabilitas untuk menangani kewajiban yang belum terpenuhi, dan protokol untuk mengelola konflik dan keluhan.
- Proses Komunikasi dan Pengambilan Keputusan. Perusahaan dan masyarakat akan dapat berinteraksi
secara lebih efektif ketika keduanya mengidentifikasi dan
memahami proses pengambilan keputusan, otoritas, dan
struktur tata kelola masing-masing. Sangatlah penting bagi
semua pihak untuk memiliki rincian seperti proses,
frekuensi, atau pemicu untuk berbagi informasi yang
sedang berlangsung; protokol pengambilan keputusan,
peran, dan jadwal - termasuk pemilihan atau peninjauan
perwakilan; proses menandai, mendiskusikan, dan
menangani konflik; tonggak atau masalah potensial
PADIATAPA; dan proses dan frekuensi untuk mengevaluasi
ulang dan/atau merevisi protokol ini. Memisahkan
kesepakatan tentang manajemen hubungan dari diskusi
tentang dampak dan manfaat memberikan kerangka kerja
yang stabil untuk menangani keadaan yang tidak terduga,
modifikasi proyek, pergeseran dalam perusahaan,
pergeseran dalam masyarakat, atau konteks.
- Dampak & Kompensasi. Masyarakat dan perusahaan
harus mencapai pemahaman bersama tentang dampak lingkungan, sosial, dan budaya dari suatu
proyek dan bagaimana dampak tersebut akan dikelola. Bagian dari kesepakatan ini dibuat
berdasarkan informasi dari penilaian lingkungan, budaya, dan sosial dasar, serta AMDAL formal.
Hal ini harus memperhitungkan perubahan dalam akses masyarakat ke tanah dan sumber daya
alam lainnya selama proyek berlangsung. Hal ini juga harus menjelaskan bagaimana dampak
akan dipantau dan dinilai kembali dari waktu ke waktu untuk memperhitungkan dampak
kumulatif dan realitas, nilai, dan kapasitas sosial dan budaya yang berkembang. Di sinilah
komitmen perusahaan kepada masyarakat dapat dicatat dalam hal bagaimana perusahaan akan
menghindari, memitigasi, memantau, mengelola, dan mengkompensasi dampak tersebut. Proses pemberian nilai dan pendistribusian kompensasi untuk dampak-dampak tersebut harus
didiskusikan (misalnya, nilai padang rumput bagi perusahaan berbeda dari pada penggembala;
dan nilai tidak selalu berupa uang bagi masyarakat). Dari sudut pandang akuntabilitas dan
fleksibilitas, sangatlah penting agar kesepakatan menentukan apa yang terjadi jika perusahaan
tidak memenuhi komitmen ini.
- Manfaat Bersama. Manfaat masyarakat berbeda dari kompensasi dampak, dan dapat berguna untuk membedakan antara kompensasi perusahaan untuk dampak negatif dengan manfaat yang disepakati perusahaan untuk diberikan kepada masyarakat. Jika tingkat manfaat bergantung pada faktor komersial seperti harga komoditas, hal ini dapat dimasukkan ke dalam kesepakatan. Diskusi ini menawarkan kesempatan bagi perusahaan dan masyarakat untuk mengembangkan visi bersama dan harapan yang realistis atas dampak, pengembangan di masa depan, dan manfaat. Kesepakatan juga dapat mempertimbangkan dengan baik peran "dana perwalian" dan bagaimana hal tersebut dapat diatur untuk mencerminkan kebutuhan yang beragam di dalam masyarakat dan untuk menghindari manipulasi politik.
Proses untuk mengembangkan kesepakatan sama pentingnya dengan menyelesaikannya. Memastikan agar masyarakat memiliki cukup waktu dan sumber daya (termasuk kemungkinan penasihat eksternal) untuk sepenuhnya mempertimbangkan dan merundingkan kondisi dalam kesepakatan prospektif adalah penting untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.
Kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat harus menetapkan rencana implementasi dan pengelolaan, jadwal, mekanisme kontinjensi/akuntabilitas untuk menangani kewajiban yang belum terpenuhi, dan protokol untuk mengelola konflik dan keluhan. Alokasi sumber daya perusahaan yang memadai merupakan hal penting untuk keberhasilan implementasi. Selain anggaran operasional dan modal yang sesuai untuk mitigasi, kompensasi, dan manfaat masyarakat, penting juga untuk mengalokasikan sumber daya untuk penasihat hukum, pemantau atau penasihat independen, atau pendanaan/kapasitas bagi anggota masyarakat agar dapat memainkan peranannya.
Proses untuk mengembangkan kesepakatan sama pentingnya dengan menyelesaikannya. Memastikan agar masyarakat memiliki cukup waktu dan sumber daya (termasuk kemungkinan penasihat eksternal) untuk sepenuhnya mempertimbangkan dan merundingkan kondisi dalam kesepakatan prospektif adalah penting untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Lihatlah sumber daya Inklusivitas dan Gender dalam PADIATAPA untuk panduan tambahan tentang pentingnya keterlibatan yang bijaksana dan inklusif yang mengarah ke kesepakatan. Sumber informasi tentang Kesepakatan dan Hasil Masyarakat juga menguraikan beberapa pertimbangan untuk memastikan bahwa kesepakatan membawa hasil yang positif bagi
Further Resources:
Gender and Inclusivity
Kesepakatan dan Manfaat bagi Masyarakat
Why Agreements Matter, 2016. Ali, S., Brereton, D., Cornish, G., Harvey, B., Kemp, D., Everingham, J. and Parmenter, J. This document contains a “How to guide” outlining key elements of agreements, good practices for inclusive engagement in agreement-making, and practical guidance for planning for successful implementation and monitoring.